Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia

PENGARUH KOMPETENSI DIGITAL PEJABAT STRUKTURAL TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI RSI NYAI AGENG PINATIH

2026-05-18T04:03:47+00:00

Transformasi digital di sektor kesehatan menuntut pejabat struktural pelayanan medis memiliki kompetensi digital yang memadai untuk mengelola sistem informasi, integrasi klaim JKN, serta pengambilan keputusan berbasis data secara efektif. Kapasitas digital pimpinan struktural berpotensi memengaruhi efektivitas organisasi rumah sakit, terutama dalam aspek koordinasi pelayanan, efisiensi proses, dan kualitas tata kelola. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kompetensi digital pejabat struktural pelayanan medis terhadap efektivitas organisasi di RSI Nyai Ageng Pinatih. Penelitian menggunakan desain kuantitatif analitik dengan pendekatan cross sectional. Sampel berjumlah 14 responden yang dipilih menggunakan teknik total sampling. Instrumen berupa kuesioner terstruktur dengan skala Likert lima poin yang mengukur dimensi literasi digital, pemanfaatan sistem informasi, keamanan data, dan kepemimpinan digital, serta indikator efektivitas organisasi. Data dianalisis menggunakan regresi linear sederhana setelah memenuhi uji normalitas Shapiro–Wilk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi digital berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi. Nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi digital diikuti peningkatan efektivitas organisasi. Disimpulkan bahwa kompetensi digital pejabat struktural merupakan determinan penting efektivitas organisasi rumah sakit. Manajemen disarankan mengintegrasikan penguatan kompetensi digital dalam kebijakan pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

PENGURANGAN RISIKO INFEKSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT X YOGYAKARTA

2026-05-18T04:03:47+00:00

Rumah sakit (RS) merupakan sumber infeksi bagi petugas kesehatan, pasien dan juga pengunjung. Risiko terjadinya infeksi nosokomial dapat diminimalkan dengan melaksanakan PPI. Program pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) wajib dilaksanakan sebagai upaya pengurangan risiko infeksi dirumah sakit dan menjadi salah satu elemen penilaian dalam standar akreditasi rumah sakit. Salah satu indikator patient safety adalah pengurangan resiko infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan. Kejadian infeksi di RSUD Kota Yogyakarta tahun 2024 sebanyak 0,47%, pelaksanaan program sudah berjalan tapi belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi upaya pengurangan risiko infeksi di RS melalui studi kebijakan bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, telaah observasi dokumen dan FGD. Komponen input yang diteliti adalah (kebijakan, pelaksanaan dan hambatan). Hasil penelitian menunjukkan rumah sakit telah tersedia kebijakan dan pelaksanaan pengurangan risiko infeksi sudah tepenuhi lengkap dengan nilai skor 10 (100%). Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih ada masih ditemukan adanya kasus Infeksi Daerah Operasi (IDO) setelah tindakan pasien operasi di RSUD Kota Yogyakarta. Kasus ini dapat disebabkan oleh tidak patuhnya pemakaian Antibiotik (AB) Profilakasis dan temuan sampah infeksius seperti masker di area Poliklinik rawat jalan yang dibuang tidak pada tempatnya. Regulasi dan pelaksanaan pengurangan risiko infeksi sudah sesuai standar akreditasi RS hanya perlu penguatan komitmen oleh seluruh staf RS. Memberikan edukasi kepada petugas RS khususnya petugas di ruang operasi pentingnya hand hygiene sebelum kontak ke pasien serta penyediaan anggaran dana, pengelolaan, serta penyediaan tempat sampah disetiap unit/bagian di RS.

LITERATURE REVIEW: PENGARUH SISTEM KEBIJAKAN KESEHATAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN

2026-05-18T04:03:47+00:00

Sistem kebijakan kesehatan di Indonesia, khususnya melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Kesehatan, berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Penelitian ini merupakan literature review deskriptif yang menganalisis enam artikel terindeks Sinta 3-4 tahun 2021-2025, mencakup pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed-method. Hasil penelitian menunjukkan dampak positif yang signifikan, seperti peningkatan kepuasan masyarakat dengan skor mutu 82/100 melalui kebijakan berbasis kinerja, kemudahan akses melalui aplikasi Mobile JKN, serta peningkatan pemanfaatan tempat tidur rumah sakit (BOR) hingga 81,74% setelah implementasi KRIS-JKN. Faktor pendukung meliputi tingkat pengetahuan peserta, sikap petugas, dan ketersediaan fasilitas, dengan mutu layanan berkontribusi sebesar 42,3% terhadap kepuasan berdasarkan analisis regresi. Namun, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, tingginya biaya investasi, sosialisasi yang belum merata, serta kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Secara keseluruhan, kebijakan ini mendukung Universal Health Coverage (UHC), namun memerlukan penguatan sumber daya manusia, anggaran, dan sosialisasi. Rekomendasi meliputi peningkatan pelatihan tenaga kesehatan dan kampanye edukasi untuk mewujudkan layanan yang inklusif dan berkelanjutan.

LITERATUR REVIEW: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA DI INDONESIA

2026-05-18T04:03:47+00:00

Asuransi jiwa merupakan instrumen penting untuk perlindungan finansial, namun pemegang polis sering kali berada pada posisi tawar yang lemah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pemegang polis serta kendala yang dihadapi dalam industri asuransi jiwa di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur (literature review) dengan menganalisis enam sumber jurnal ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi melalui UU No. 40 Tahun 2014 dan aturan OJK sudah tersedia, perlindungan nasabah belum optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap isi polis, kurangnya transparansi produk unit-link, serta belum adanya Lembaga Penjamin Polis (LPP). Kesimpulannya, diperlukan langkah nyata untuk memperkuat posisi hukum nasabah. Saran penelitian ini adalah mempercepat pembentukan LPP yang setara dengan penjaminan di perbankan dan meningkatkan pengawasan terhadap agen asuransi. Sinergi antara regulasi yang ketat dan edukasi konsumen diharapkan mampu menciptakan industri asuransi yang lebih adil dan terpercaya.

ANALISIS MANAJEMEN LOGISTIK BAGIAN PENGADAAN ALAT KESEHATAN

2026-05-18T04:03:47+00:00

Pengadaan alat kesehatan adalah usaha pihak manajemen logistik rumah sakit dalam pemenuhan kebutuhan rumah sakit dan user akan alat kesehatan untuk peningkatan mutu pelayanan rumah sakit. Untuk pemenuhan kebutuhan ini diperlukan pertimbangan efisiensi, efektifitas dan pemanfaatan alat kesehatan yang diadakan tersebut. RSUD Padang Pariaman masih bermasalah dalam pelaksanaan pengadaan alat kesehatan dimana masih adanya alat kesehatan yang diadakan belum dimanfaatkan dalam memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Pada komponen proses, perencanaan dan penerimaan/pemeriksaan masih ada masalah sedangkan pada komponen pengadaan pemilihan penyedia sudah sesuai dengan Perpres RI No 4 Tahun 2015. Pada komponen output, pelaksanaan pengadaan alat kesehatan di RSUD Padang Pariaman belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan rumah sakit dan user. Pengadaan adalah kegiatan membeli dan menerima barang atau jasa, proses ini dimulai dari persiapan barang atau jasa apa yang ingin dibeli hingga persetujuan untuk melakukan pembayaran ke pihak ketiga. Hasil penelitian dari komponen input, sarana dan prasarana gudang dan distribusi masih kekurangan tempat untuk menyimpan barang, Prosedur masih menggunakan SOP lama tahun 2009 dan 2011. Komponen proses pengadaan kendala di dana, dan proses penerimaan kendala di waktu penerimaan barang.

LITERATURE REVIEW: ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BPJS KESEHATAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN

2026-05-18T04:03:47+00:00

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan upaya strategis pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Implementasi kebijakan BPJS Kesehatan yang telah berjalan sejak 2014 mengalami berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kendala administrasi, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Namun, program ini telah memberikan manfaat signifikan dengan meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang lebih merata dan pembiayaan yang lebih terjangkau. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka dari literatur jurnal selama lima tahun terakhir terhadap delapan jurnal ilmiah yang diterbitkan. Dan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi memerlukan sinergi antara sumber daya, komunikasi, koordinasi pelaksana, dan dukungan lingkungan sosial-politik. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi BPJS Kesehatan secara umum berdampak positif terhadap perluasan akses layanan, namun belum berjalan optimal. Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh sinergi komunikasi, kesiapan sumber daya manusia, efisiensi birokrasi, serta dukungan lingkungan sosial-politik guna mencapai Universal Health Coverage (UHC).